19731221 199303 I 001 SEKRETARIS ESNA SH. 90. Lurah diangkat oleh Walikota atau Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguasai. administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau di seluruh Indonesia; b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemerintahan kelurahan diselenggarakan oleh perangkat pemerintah, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kerjanya di tingkat kelurahan. 5. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya. 1. ub. 91. Kelurahan, masyarakat tidak mempunyai legitimasi untuk bisa menolaknya, terutama pada masa orde baru. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan d. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan, ketenaga kerjaan, pertanahan dan ketentraman serta ketertiban dai Kelurahan. 10. Dirjen Bina Pemdes Harap Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Selesai Tahun 2023. Lembaga pemerintahan setingkat dengan desa yaitu kelurahan. Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik area dan kebutuhan Daerah kabupaten serta. (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12. 2 5. 73, LN. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS. perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan. 5. Berikut penjelasannya: Kelurahan. Jalan Brigjend. rakyat dalam wilayah desa yang atasan tanpa pemilihan dan mempunyai. 2 5. Mawar Gang II Yogyakarta KodePos : 55225Telp. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. 4. 30 -. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Secara yuridis, dimungkinkan adanya perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Ibid. Lemba Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. dipimpin oleh seorang Lurah, kedudukan kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, seperti di atur dengan jelas pada pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,. 19630603 198503 2 018 I I KASI. Secara. Kelurahan dipimpin oleh Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat b. Desa/Kelurahan 1. II. BPM Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan - SOP surat rekomendasi pengangkatan Kepala LingkunganDASHBOARD E-PRODESKEL. PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. ABSTRAK:. 21 DAU Tambahan tersebut untuk melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam. Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakan lingkungan 1. 6) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian ujung barat Pulau Sumba yang tepatnya berada di antara 9°21'36. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan; melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan. Desa dan Kelurahan. Kelurahan berada di wilayah perkotaan. WAWAN SUDARMONO, S. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan dengan jelas bahwa kepala kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa memiliki sumber pendapatanyang asli, sedangkan kelurahan tidak memilikinya. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas : a. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. No. 197 Denpasar. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat daleim menyampaikan aspirasinya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk. MENGADMINISTRASIKAN NASKAH DINAS / DATA PEMERINTAHAN KELURAHAN SESUAI PROSEDUR AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN BERJALAN BAIK DAN LANCAR. d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai kesatuan yang utuh dari serangkaian, yang saling berkaitan satu sama lain. sendiri didalam kota-kota. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat. TUJUAN. 5 km dan jarak ke pusat Pemerintahan Kecamatan + 1 km. 1. Dok. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN: Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan: Dasar hukum pembentukan BPD: Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan: orang: Jumlah perangkat desa/kelurahan: unit kerja: Kepala Desa/Lurah: Sekretaris Desa/Kelurahan: Kepala Urusan Pemerintahan. pribadi. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. 6. TENTANG. Camat mempunyai tugas: a. Jimerto 25 - 27 Kel. Permendagri 130 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksanaan atau penjabaran secara teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur pedoman teknis pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Sedangkan menurut Prof. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5Fungsi Kelurahan : Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. Pamong Desa Sekarang Pemerintahan Desa. 7. B. Keduanya dibentuk melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan. pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa. 73 Tahun 2005 Mengenai Kelurahan, sehingga dengan peraturan tersebut mengharuskan aparatur pemerintah kelurahan dapat mengurus pemerintahannya sendiri sehinggaInstansi Pemerintah. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. IP. Pada kenyataanya unit kerja tersebut masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan 48) Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan data dasar profil kelurahan 49). 81 tahun 2015 merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status. 2, BD. 1. Pembinaan Pemerintahan Kelurahan 10. tempo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Pusat . Meningkatkan koordinasi dengan. com ini. Menyelenggarakan rumah tangganya Merupakan wilayah adminstratif. 2. Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan jika ada perkembangan di wilayah tersebut. 1 tahun 16. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. Kecamatan dan Kelurahan. Kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan seksi, serta jabatan fungsional. 2017. PENJELASAN. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi. 621 KK pada 14. Dengan peran lurah sebagai pembina, fasilitator, dan mediator dalam setiap lembaga kemasyarakatan. Hubungan dengan Pemerintahan Kelurahan, (Lurah) bersifat hirarkhis, sebab lurah adalah bawahan dari camat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1984 Tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan: Status : Berlaku: Unduh: 11: Peraturan Daerah Provinsi Nomor 20 Tahun 1984: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1984 Tentang Pakaian Dinas Dan Tanda Jabatan. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN Oleh : Dr. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41. Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Keluraha. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Indikator Tujuan : 1. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Salah satu aturan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 1. Titik Sulistiana kini sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Buku Induk yang berisi tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang memuat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan). 55" Lintang Selatan. Status kepegawaian. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan. dikatakan berhasil jika pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas. setiap kegiatan pemerintah. 31435 Rantau. Dengan semangat keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk memberikan nomenklatur baru untuk menyebut. Dataset ini berisi data koperasi aktif berdasarkan kelurahan di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dari tahun 2020 s. Jakarta Selatan adalah bagian dari Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian selatan daratan Jakarta. 4. Pembangunan wilayah tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga lurah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat,. Perencanaan Pembangunan RKP Desa Formasi Org 3. 7. Penyusunan profil desa dan kelurahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. 7. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN . Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya di kelurahan Sawang Bendar. B. Sumber Dana kelurahan Pemerintah telah menganggarkan DAU tambahan Tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebesar tiga Trilyun. id fHoesein (2001) mengungkapkan bahwa local government (pemerintahan lokal ) merupakan sebuah. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; 8. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Administrasi pada KantorKelurahan Kapuas Kiri Hilir Kabupaten Sintang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, dan 2) menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. H. Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah salah satu unsur pelaksan teknis yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas operasional. 000,00 atau 99,71 % dari target. 6. 8. Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah dan Peraturan. => Fungsi. Penelitian yang pertama oleh Edgar Iver Taneo (2016) “Peran Pemerintah Kelurahan Sebagai Mediator Dalam Proses Rekonsiliasi Atas Perkelahian Antar Kelompok Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang”. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan desa Eka Saputra 1. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016. Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan warga masyarakat. Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2. (2) Anggota lembaga musyawarah kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan selanjutnya ditetapkan oleh walikota/bupati melalui camat. Status kepegawaian. Diluar kota 1. Kelurahan dibentuk di wilayah. Sos NIP. 10. Fokus, V olu me 19, Nom or 1, Maret 2021, hlm. Kata kunci : Peran, Lurah, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1 Mahasiswa Prog. Sedangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, tepatnya di pasal 1 ayat 18, dikatakan bahwa : Kepala Seksi yang. AP ikew@ub. Hal ini terlihat dariPEMERINTAH. I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI LURAH. MAKSUD. 92. Adapun tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagai berikut : Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. COM - Pada bulan September 2023, pemerintah Indonesia menggelar Program Bansos Beras 10 kilogram sebagai bentuk nyata untuk. Jl. Potensi Ekonomi berupa Jenis, Jumlah usaha jasa dan. KELURAHAN Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, menjelaskan Kelurahan adalah suatu daerah yang dapat dihuni oleh sejumlah masyarakat yang mempunyai suatu struktur pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah kelurahan;(c). H. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. DATA JUMLAH PENDUDUK DESA/KELURAHAN TAHUN 2023 Eselon 1: DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Eselon 2: DIREKTORAT. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADPU 4340 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pengembang: Dr. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan. 2. 06 Februari 2020. mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan. Sos IBRAHIM NIP. 4. Profil Kelurahan.